Keberadaan KRL Ekonomi

Pemerintah selalu berupaya untuk terus melakukan peningkatan sistem transportasi di Indonesia, oleh karena itu banyak hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, proses perbaikan sarana, peraturan dan kebijakan baru pun dibuat. Beberapa pekan terkhir ini media banyak memberitakan perihal aksi protes penumpang kereta api . PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan BUMN, baru-baru ini menghapuskan kereta rel listrik ekonomi untuk lintas bekasi dan Serpong yang direncanakan akan diberlakukan mulai 1 April tahun ini. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengambil tindakan tersebut dengan alasan bahwa kondisi kereta yang tidak memungkinkan untuk digunakan, atas dasar kepedulian PT KAI terhadap kenyamanan penumpang maka PT KAI menghapuskan KRL ekonomi dimana KRL ekonomi sering mengalami gangguan, keterlambatan sehingga PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat pengguna KRL ekonomi untuk menggunakan commuter line.

Namun hal ini tentu saja mendapat pertentangan dari pihak penumpang yang biasanya menggunakan KRL ekonomi,tentu saja protes ini terkait dengan perbedaan tarif KRL ekonomi Rp 1500-2000, sedangkan KRL non subsidi Rp 7.000- Rp 9.000.

PT KAI perlu menyadari bahwa masih banyak penumpang yang menggunakan KRL ekonomi sehingga jika masyarakat melakukan aksi penolakan kebijakan tersebut maka tentunya banyak kerugian yang ditimbulkan. Selain kerugian dipihak pengguna KRL ekonomi, namun juga perekonomian dan mengurangi daya saing kota sehingga yang demikian dapat mengakibatkan masalah sosial yang besar yang tidak bisa lepas dari perekonomian penduduk. Masyarakat bisa saja melakukan tindakan anarkis sehubungan dengan kebijakan ini yang dapat merugikan banyak pihak.

Namun jika memang perbaikan system transportasi merupakan alasan PT KAI mentiadakan KRL ekonomi harusnya ada komunikasi yang jelas antara pihak PT KAI dengan masyarakat yang biasanya menggunakan KRL ekonomi. Ketika kebijakan direncanakan maka perusahaan pasti sudah memprediksi hal-hal yang mungkin menghambat proses terlaksananya kebijakan tersebut sehingga hendaknya sudah melakukan strategi-straetgi untuk mengantisipasi hal tersebut. Dalam kondisi ini penolakan atau pertentangan mengenai penghapuskan KRL ekonomi menjadi bukti bahwa PT KAI belum benar- benar siap dengan penghapusan KRL ekonomi, PT KAI tidak menawarkan solusi atau alternative atas penghapusan KRL ekonomi yang benar benar membuat pengguna KRL ekonomi mengerti akan kebijakan baru ini. Hingga saat ini belum ada kejelasan pasti mengenai KRL ekonomi ini.

Sehubungan dengan permasalahan kebijakan PT KAI ini mengenai pengahpusan KRL ekonomi maka dapat dilihat bahwa ada gejala krisis di PT KAI saat ini. Menurut konsultan krisis dari Amerika Serikat, Steven Fink, yang mengembangkan anotomis krisis, Steven Fink menjelaskan mengenai krisis  bahwa ada 4 tahap krisis, yaitu tahap prodromal dimana pada tahap ini adanya gejala-gejala krisis, tahap akut dimana kerusakan mulai terlihat,isu menyebar luas di masyarakat, dan banyaknya reaksi yang berdatangan ke perusahaan, tahap selanjutnya yaitu tahap kronis yaitu tahap untuk memutuskan keberlangsungan perusahaan setelah melewati tahap akut, dan yang terkhir ialah tahap resolusi, yaitu tahap dimana perusahaan mengalami masa pemulihan kondisi perusahaan.

Sedangkan untuk langkah mengelola krisis ialah :

Identifikasi krisis,proses pentingnya diidentifikasi krisis dengan data-data yang ada, kemudian menganalisis krisis dari data tersebut, isolasi krisis tersebut selanjutnya pilihan strategi sebelum melangkah untuk pegendalian krisis,seperti :

Strategi defensive, seperti mengulur waktu untuk sebuah keputusan atau isu yang telah beredar, tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu, dan membentengi diri dengan kuat.

Selain itu juga ada startegi adapted, seperti tindakan mengubah kebijakan, mengambil langkah kompromi, serta meluruskan citra untuk perbaikan reputasi perusahaan

Kemudian strategi lainnya, yaitu strategi dinamik, ini merupakan strategi untuk merubah perusahaan,seperti merger perusahaan, investasi baru, menjual saham perusahaan, meluncurkan produk baru, atau dengan langkah lain yaitu menggandeng kekuasaan atau mengalihkan perhatian untuk melempar isu baru.

Jika dilihat pada kondisi ini maka PT KAI harusnya mempersiapkan secara matang implikasi keputusan tersebut sehingga tidak berbalik menjadi krisis pada perusahaan. Sehingga saat ini PT KAI masih pada tahap prodromal,dimana sudah terlihat akan muncul gejala-gejala krisis jika keputusan ini terus dilakukan tanpa ada solusi yang benar- benar pro masyarakat dari segi ekonomi, PT KAI saat ini berupaya mengatasi gejala-gejala yang akan timbul. Adapun hal yang dilakukan PT KAI ialah dengan klarifikasi kebijakan ini di media bahwa tujuan dihapusnya KRL ekonomi adalah upaya peningkatan sarana trasnportasi, PT KAI menjelaskan dengan kenyataan yang ada bahwa kondisi kereta yang memang tidak nyaman lagi.

Selain itu juga langkah PT KAI dalam mengantisipasi lebih jauh krisis ini ialah dengan devensif strategi, dimana PT KAI melakukan penundaan keputusan terkait dengan aksi protes masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pemberitahuan awal bahwa penghapusan KRL ekonmi akan diberlakukan mulai tanggal 1 April ini, namun adanya aksi protes ini membuat PT Kereta Api Indonesia menunda keputusan tersebut.

jadi para pengguna KRL ekonomi masih bias menggunakan KRL ekonomi,hingga adanya keputusan pasti dari PT KAI terkait permasalahan ini.